Perbandingan Perkembangan Orde Baru dengan Reformasi

Bidang Sosial

Perkembangan kehidupan sosial masa Orde Baru dapat dikatakan maju jika di lihat dari kaca mata strategi dan kebijakan penyejahteraan masyarakat. Selama dasawarsa 1970-an laju per-tumbuhan penduduk mencapai 2,3% setiap tahun. Dalam tahun  awal 1990-an angka tadi dapat diturunkan menjadi sekitar 1,6% setiap tahun. Jika awal tahun 1970-an penduduk Indonesia mempunyai harapan hidup rata-rata sekitar 50 tahun maka pada tahun 1990-an harapan hidup lebih dari 61 tahun. Di tahun 1960-an hubungan antaragama kurang harmonis, tetapi di tahun 1970-an dan1980-an meningkatnya rasa toleransi antarpemeluk agama. Karena itu Indonesia dikatakan sebagai contoh bagi negara-negara lain dalam hal toleransi antaragama. Para pemimpin agama seringkali bahu-membahu dalam segala aktivitas kemasyarakat-an, karena itu organisasi-organisasi keagamaan memberikan prioritas yang tinggi kepada proyek-proyek pembanguna sosial dan ekonomi. Di bidang SARA, rezim  Orde  Baru  berusaha  menekan persoalan SARA  secara  sistematis. Pada masa Orde Baru, mengungkit-ungkit persoalan SARA merupakan barang haram yang masuk kategori subversif yang dinilai pemerintah bakal menjadi  sumber perpecahan dan disintegrasi bangsa. Rezim  Orde  Baru  telah  berhasil  membangun  uniformity  dalam segala bidang kehidupan sehingga pada saat  itu, bangsa  ini  tampak menjadi bangsa yang tenang, aman, tetapi tanpa kehidupan yang sejati. Sentralisasi kebijakan menyebabkan pusatlah yang mengontrol dan menekan isu-isu social yang ada dalam masyarakat. Terdapat kader-kader yang terjun dalam organisasi social sehingga terjadi kontrolisasi yang sangat kuat dalam kehidupan social.

Sejak era-reformasi dan transformasi kehidupan sosial-politik via paham demokratisme mulai menggelinding dan dijalankan secara “konstruktif” pada tahun 1998 (masa kejatuhan Orde Baru/ORBA), maka sejak saat itu pula perjalanan kehidupan berbangsa,  bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia memasuki tahapan baru yaitu tidak pernah terlepasnya warga dari carut-marut konflik sosial. Konflik sosial yang selama 30 tahun rezim ORBA di“tabu”kan oleh negara dan  warga masyarakat, seolah kini menjadi tindakan-nyata yang sah, lazim dan  justifiable dalam sistem tata-kehidupan berasaskan demokrasi.  Nyataya, kehidupan sosial masa reformasi ibarat sebuah bom yang siap meledak dimana pemicunya telah di tahan sebegitu lama pada masa Orde Baru. Banyak terjadi penyelewengan sosial seperti munculnya koflik SARA. Perhatia terhadap gejala sosial sangat mencolok pada masa presiden Gus Dur dimana banyak kebijakan yang diambil dalam bidang kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah perbaikan masalah etnis Tiongkok.

Bidang Ekonomi

Harus diakui bahwa orde baru di kepemimpinan presiden soeharto telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rentang waktu yang panjang . pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak positif dan negatif . dampak positif tercatat dalam bentuk penurunan angka kemiskinan absolut yang diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan rakyat secara rata-rata .adapun dampak negatif yang muncul adalah perbedaan ekonomi antar daerah . Dalam rangka Rehabilitasi dan Stabilisasi Ekonomi ,pemerintah orde baru menerbitkan beberapa kebijakan umum dan khusus ,baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang . prioritas utama yang dilakukan pemerintah adalah memerangi atau menanggulangi hiperinflasi yang mencapai sekitar 650% . Sisi negatif dari kebijaka pemerintah Orde Baru dalam bidang ekonomi adalah pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh, pembangunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997, pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat.     
Pada masa Reformasi, pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Intinya dari beberapa presiden masa reformasi, pembangunan ekonomi dapat dikatakan fluktuatif dan belum bisa menyelesaikan masalah ekonomi yang diwariskan oleh pemerintahan Orde Baru seperti KKN, inflasi, fluktuasi nilai rupiah, dan sebagainya. Malah terdapat kebijakan kontroversial dimana terdapat kebijakan privatisasi BUMN.

Bidang Budaya

Pada masa Orde Baru terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif, seperti Surat Edaran No.06/Preskab/6/67 yang memuat tentang perubahan nama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia, misalnya Liem Sioe Liong menjadi Sudono Salim. Selain itu, penggunaan bahasa Cinapun dilarang.Rezim Orde Baru memberlakukan kebijakan diskriminasi.Misalnya, pemberlakuan batasan 10 persen bagi etnis Cina untuk bisa belajar di bidang medis, permesinan, sains dan hukum di universitas.         
Keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No 14 Tahun 1967 yang menyatakan adat istiadat orang Cina dilarang dipertontonkan di depan umum, membuat etnis Cina tidak bebas melestarikan budaya leluhurnya di Indonesia. Tidak hanya itu, pelestarian budaya luluhur orang Cina dikhawatirkan oleh pemerintah akan mengganggu proses program asimilasi yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru. Namun ada juga kebijakan yang baik yang diterapkan Orde Baru yaitu pemerintah mendukung Kirap Remaja Indonesia yang dinamakan Parade Keliling Pemuda Indonesia yang diselenggarakan dua tahun sekali oleh Yayasan Tiara Indonesia pimpinan Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut) sejak tahun 1989.

Sejak Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal sebagai Gus Dur berkuasa, Inpres No 14 Tahun 1967 tersebut dihapus, dan digantikan dengan Keppres No. 6 Tahun 2000. Atas dasar itu, Adat Istiadat dan kebudayaan orang Cina di Indonesia tidak lagi mendapat diskriminasi oleh pemerintah, barongsai, liong yang dahulunya tidak diperbolehkan, diperbolehkan lagi untuk dipertontonkan di muka umum. Tidak hanya itu, agama Kong Hu Cu mendapat angin segar di Indonesia dan tahun baru Imlek (tahun baru yang didasarkan atas kalender Cina) dijadikan hari libur nasional.

Bidang Politik

Salah satu kebijakan Orde Baru dalam bidang politik dirasa sangat cepat dilakukan diantaranya yaitu pembangunan Kabinet. Pembangunan Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Amper yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Tak hanya itu, pemerintah Orba juga sangat cepat dalam membuka hubungan luar negeri yang diputus oleh Soekarno seperti IMF, PBB, dan sebagainya. Tak hanya itu, banyak sisi negatif yang dilakukan oleh Orde Baru jika dilihat dari kacamata kebebasan politik seperti penguatan militer dan Golkar dalam sistem pemerintahan sampai ke bawah, militerisasi yang mengatur pembangunan dan perkembangan negara, otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat, dan sebagainya.

Pada awal Reformasi, kebijakan banyak diambil di bidang politik diantaranya adalah kebebasan menyampaikan pendapat asal tetap berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, refomasi dalam bidang hokum dengan target reformasinya yaitu subtansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, dan instansi peradilan yang independen. Pada masa orde baru, hukum hanya berlaku pada rakyat kecil saja dan penguasa kebal hukum sehingga sulit bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan bila berhubungan dengan penguasa, serta mengatasi masalah dwifungsi ABRI. Pada awal reformasi juga diadakan sidang istimewa, sidang tanggal 10-13 November 1998 yang diadakan MPR berhasil menetapkan 12 ketetapan. Kebijakan masa Gus Dur yang mencolok adalah merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efesien.

Dapat dikatakan baik pada masa Orde Baru maupun Reformasi urusan politik menjadi masalah yang utama diselesaikan dengan berbeda pandangan pemerintahan yang berjalan.

Bidang Keamanan dan Militer

            Pada masa orde baru dalam bidang keamanan bisa dibilang terjamin, hal ini dikarenakan militer menjadi alat keamanan yang utama dan juga Dengan adanya AMD (ABRI Masuk Desa) keamanan di tingkat pedesaaan lebih terjamin dan dapat di kontrol dengan mudah oleh pemerintah pusat, selain adanya AMD pada masa ini untuk menjaga keamanan terdapat adanya Petrus (penembak misterius). Petrus sendiri merupakan penembak yang di berikan tugas untuk menembak mati sasaran di tempat yang di indikasikan dapat meresahkan masyrakat. Selain menjadikan pihak militer sebagai keamanan utama dalam menjaga stabilitas negara pada masa ini militer juga berperan dalam politik praktis.

            Pada masa reformasi militer tidak lagi mengambil andil dalam urusan politik, bisa dibilang pada masa reformasi politik praktis militer yang pada masa orde baru di berlakukan di hapuskan dan militer hanya mempunyai fungsi satu-satunya sebagai badan pertahanan dan keamanan nasional. Banyak kebijakan-kebijakan yang di keluarkan pemerintah untuk menjaga keamanan masyrakat tanpa memberikan rasa takut yang berlebihan. Namun kebijakan yang dikeluarkan kurang ketat pada pelaksanaanya sehingga kriminalitas meningkat secara signifikant di masyrakat.